Dana Desa Rp60,57 Triliun, Mengapa Kemiskinan Perdesaan Masih Lebih Tinggi?
Angka kemiskinan terus turun, tetapi jarak desa dan kota belum hilang. Dana Desa penting, namun manfaatnya harus dibaca dari perubahan kehidupan warga—bukan hanya dari proyek yang selesai.
Redaksi Opini Wong Biasa · · Diperbarui · 7 menit baca

Pembangunan yang terlihat dan yang terasa
Jalan yang lebih mulus, saluran air yang diperbaiki, atau bangunan pelayanan yang berdiri dapat menjadi tanda perubahan di sebuah desa. Hasilnya mudah difoto, dihitung, dan dilaporkan. Namun bagi keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertanyaan terpenting belum tentu berapa banyak proyek selesai. Mereka ingin mengetahui apakah pekerjaan menjadi lebih pasti, biaya hidup lebih terkendali, dan kesempatan mencari penghasilan bertambah.
Pertanyaan itulah yang layak diajukan ketika membicarakan Dana Desa: jika anggaran pembangunan tersedia setiap tahun, mengapa kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi daripada di perkotaan? Menjawabnya tidak cukup dengan menyalahkan satu program, tetapi juga tidak cukup dengan menunjukkan daftar bangunan yang telah diselesaikan.
Pembahasan ini menggunakan data nasional dan dokumen kebijakan yang dapat diperiksa. Ini bukan laporan investigasi terhadap desa tertentu, dan tidak menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran.
Kemiskinan menurun, kesenjangan belum hilang
Menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2026 tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,07 persen, setara sekitar 22,93 juta orang. Angka itu lebih rendah daripada September 2025, ketika tingkat kemiskinan berada pada 8,25 persen. Jadi, gambaran besarnya bukan kemiskinan yang terus memburuk; ada kemajuan yang harus diakui.
Akan tetapi, pada Maret 2026 tingkat kemiskinan di perdesaan masih 10,67 persen, sedangkan di perkotaan 6,34 persen. Jaraknya 4,33 poin persentase. Dari sisi jumlah penduduk, sekitar 12,10 juta orang miskin tinggal di perdesaan dan sekitar 10,83 juta orang di perkotaan. Persentase maupun jumlah tidak boleh disamakan: keduanya menjawab pertanyaan statistik yang berbeda.
Pada September 2025, tingkat kemiskinan perdesaan tercatat 10,72 persen dan perkotaan 6,60 persen. Dalam enam bulan berikutnya, keduanya turun, tetapi penurunan persentase di perkotaan lebih besar. Kesenjangan persentase desa–kota karena itu sedikit melebar, dari 4,12 menjadi 4,33 poin. Perbandingan dua periode ini menggambarkan perubahan yang tercatat, bukan menjelaskan penyebabnya.
Ukuran kemiskinan BPS berbasis kemampuan pengeluaran memenuhi kebutuhan dasar. Angka nasional tidak menjelaskan satu per satu kondisi keluarga, jenis pekerjaan, maupun proyek Dana Desa di wilayah tempat mereka tinggal. Karena itu, menautkan angka kemiskinan nasional secara langsung dengan keberhasilan atau kegagalan satu desa adalah kekeliruan analisis.
Anggaran besar, tujuan juga beragam
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pagu Dana Desa tahun anggaran 2026 ditetapkan Rp60,57 triliun. Pagu adalah alokasi dalam kerangka anggaran; ia bukan pernyataan bahwa seluruh dana tersebut sudah disalurkan atau dibelanjakan. Perbedaan antara alokasi, penyaluran, realisasi, dan hasil harus selalu dijaga ketika menilai kebijakan.
Ada rincian penting yang kerap hilang ketika angka Rp60,57 triliun disebut sebagai satu kesatuan. Pasal 15 PMK 7/2026 menetapkan penyesuaian alokasi Rp34,57 triliun untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih, sementara Rp25 triliun ditetapkan sebagai pagu Dana Desa reguler; Pasal 7 juga memuat Rp1 triliun yang penghitungannya dilakukan pada tahun berjalan untuk insentif desa dan/atau kebijakan pemerintah. Jadi, total pagu nasional tidak sama dengan dana reguler yang bebas diprioritaskan pemerintah desa. Pembagian anggaran itu sendiri belum membuktikan apakah manfaat setiap program sudah dirasakan warga.
Dana Desa juga bukan anggaran khusus pembangunan jalan. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 memuat fokus penggunaan untuk tahun 2026, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, ketahanan pangan, layanan dasar kesehatan, ketahanan iklim dan bencana, dukungan Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Padat Karya Tunai Desa.
Ruang lingkup itu penting. Tidak setiap manfaat Dana Desa akan langsung terlihat sebagai tambahan pendapatan bulanan. Layanan kesehatan, akses air, atau pengurangan risiko bencana dapat memperbaiki kehidupan dengan cara berbeda. Tetapi karena tujuannya beragam, ukuran keberhasilannya pun harus jelas sejak sebuah kegiatan direncanakan.
Mengapa proyek selesai tidak otomatis menambah penghasilan?
Bayangkan sebuah jalan produksi pertanian telah diperbaiki. Kendaraan pengangkut kini mungkin lebih mudah lewat. Itu hasil yang nyata. Namun kenaikan pendapatan petani masih bergantung pada harga jual, biaya pupuk, pembeli yang tersedia, cuaca, dan posisi tawar petani. Jalan dapat membantu mengurangi hambatan, tetapi tidak sendirian menentukan nilai hasil panen. Ini ilustrasi hubungan ekonomi, bukan temuan dari desa tertentu.
Hal serupa berlaku pada program pelatihan. Menghitung jumlah peserta mudah dilakukan, tetapi penilaian manfaat membutuhkan pertanyaan lanjutan: apakah keterampilan dipakai, apakah usaha memperoleh pembeli, dan apakah keuntungan bertambah setelah biaya dihitung? Untuk layanan dasar, manfaat bisa berupa waktu tempuh yang lebih singkat, akses kesehatan yang membaik, atau beban kerja rumah tangga yang berkurang—bukan selalu omzet.
Artinya, laporan penggunaan anggaran idealnya menunjukkan tiga lapis informasi: dana yang dipakai, keluaran kegiatan, dan perubahan yang dialami warga. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Transparansi biaya tanpa evaluasi manfaat dapat membuat publik tahu apa yang dibeli, namun belum tahu apa yang berubah.
Apa yang dikatakan kajian—dan batasnya
Sebuah penelitian Dewi Kartika Megasari yang terbit pada September 2026 menelaah Dana Desa pada tingkat kabupaten sepanjang 2015–2021. Studi itu menemukan bahwa pengalokasian masih kuat dipengaruhi faktor struktural, termasuk jumlah desa, meskipun perubahan formula sejak 2018 meningkatkan perhatian terhadap kondisi kemiskinan. Hubungan antara Dana Desa dan penurunan kemiskinan juga tidak seragam antarwilayah dan model analisis.
Temuan itu tidak berarti Dana Desa tidak berguna. Sebaliknya, hasilnya mengingatkan bahwa kapasitas pelaksanaan, tata kelola, dan kondisi setempat dapat memengaruhi hasil program. Perlu diingat pula: penelitian tersebut memakai data historis tingkat kabupaten, sehingga tidak dapat dipakai untuk memutuskan apakah sebuah proyek desa pada 2026 berhasil atau gagal.
Sementara itu, evaluasi teknis Bank Dunia atas infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa meneliti proses, mutu, biaya, serta pengoperasian dan pemeliharaan 168 proyek di 39 desa pada enam provinsi. Kajian ini menegaskan pentingnya memeriksa kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan, tetapi bukan sensus nasional dan tidak dapat dijadikan ukuran langsung penurunan kemiskinan seluruh desa di Indonesia.
Ukuran keberhasilan harus dekat dengan kehidupan warga
Bagi redaksi, pertanyaan terpenting bukan semata 'berapa persen anggaran terserap?', melainkan 'masalah apa yang diselesaikan, untuk siapa, dan dapatkah manfaatnya dibuktikan?'. Jika kegiatan ditujukan membantu petani, perhatikan perubahan biaya angkut, akses pasar, atau waktu pengiriman sebelum dan sesudah kegiatan. Jika ditujukan memperbaiki sanitasi, periksa apakah fasilitas berfungsi, siapa yang benar-benar mengaksesnya, dan siapa yang bertanggung jawab merawatnya.
Ukuran tersebut tidak boleh dipaksakan seragam. Desa kepulauan, desa pertanian, desa pinggiran kota, dan desa pegunungan menghadapi hambatan yang berbeda. Ukuran yang masuk akal di satu tempat belum tentu relevan di tempat lain. Karena itu, musyawarah dan penetapan prioritas semestinya bertumpu pada kebutuhan warga, bukan sekadar proyek yang paling mudah terlihat.
Dalam menilai sebuah program, redaksi juga perlu mencari perspektif lebih dari satu pihak: pemerintah desa mengenai alasan dan dokumen perencanaan, warga penerima manfaat tentang perubahan yang mereka rasakan, dan kelompok yang belum terjangkau. Pernyataan sepihak, dari pihak mana pun, tidak cukup untuk menyimpulkan keberhasilan maupun penyimpangan.
Lima pertanyaan yang dapat diajukan warga
Ada lima pertanyaan sederhana untuk memulai pemeriksaan: pertama, masalah apa yang dipilih untuk diselesaikan dan berdasarkan data apa? Kedua, berapa anggaran, berapa realisasi, serta di mana dokumennya dapat diperiksa? Ketiga, siapa penerima manfaat dan apakah mereka ikut menentukan prioritas? Keempat, hasil apa yang bisa dibandingkan sebelum dan sesudah program? Kelima, siapa yang akan merawat kegiatan atau fasilitas setelah proyek selesai?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak otomatis menunjukkan adanya masalah. Justru ia membantu membangun pembicaraan yang lebih adil: pemerintah desa mempunyai ruang menjelaskan, sedangkan warga mempunyai dasar meminta informasi dan menilai hasil. Bila data atau dokumen belum tersedia, ketiadaan itu perlu dicatat terus terang, bukan diganti tuduhan.
Untuk artikel lanjutan yang membahas desa tertentu, redaksi perlu memeriksa APB Desa, laporan realisasi, rencana kerja, data penerima manfaat yang dapat dibuka secara sah, serta tanggapan pihak terkait. Tanpa dokumen dan konfirmasi lapangan, analisis nasional ini tidak boleh dipakai untuk menuduh pelaku tertentu.
Jangan berhenti pada papan proyek
Dana Desa adalah salah satu instrumen pembangunan, bukan satu-satunya penentu kemiskinan. Penurunan kemiskinan nasional patut dicatat sebagai kemajuan, tetapi selisih antara desa dan kota menunjukkan masih adanya pekerjaan besar. Menilai Dana Desa secara jujur berarti mengakui manfaat yang terbukti, mengkritik kekurangan yang didukung data, dan tidak mencampuradukkan keduanya.
Pembangunan desa akhirnya tidak hanya soal apa yang berdiri, melainkan apa yang bertahan dan siapa yang ikut merasakan manfaat. Papan proyek memberi tahu kita apa yang dikerjakan. Kehidupan warga memberi tahu apakah pekerjaan itu benar-benar berarti.
Sumber
- Badan Pusat Statistik — Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 Turun Menjadi 8,07 Persen (5 Agustus 2026)
- Badan Pusat Statistik — Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen (5 Februari 2026)
- JDIH Kementerian Keuangan — Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (12 Februari 2026)
- JDIH Kementerian Desa dan PDT — Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- Dewi Kartika Megasari, Journal of the Asia Pacific Economy — Equity and effectiveness in Indonesia’s Village Funds: evidence from district-level analysis (8 September 2026)
- World Bank — Village Law: Technical Evaluation of Infrastructure Built with Village Funds 2018

