Langsung ke konten
OPINI WONG BIASACerita hidup orang biasa.
Wisata

Desa Wisata Makin Ramai, Siapa yang Benar-Benar Menikmati Hasilnya?

Kunjungan dan pendapatan pariwisata dapat meningkat, tetapi kesejahteraan warga ditentukan pula oleh siapa yang bekerja, berusaha, dan menanggung biaya pengelolaan destinasi.

Redaksi Opini Wong Biasa · · Diperbarui · 6 menit baca

Ilustrasi editorial desa wisata dengan wisatawan, warung makanan, perajin ukiran, homestay, dan persawahan.
Ilustrasi editorial desa wisata dengan wisatawan, warung makanan, perajin ukiran, homestay, dan persawahan. Kredit: Ilustrasi editorial dibuat dengan bantuan AI untuk OPINI WONG BIASA.

Ketika wisatawan datang, siapa yang membawa pulang hasilnya?

Jalan desa yang biasanya tenang dapat berubah ramai pada akhir pekan. Kendaraan berhenti di dekat pintu masuk, pengunjung memotret pemandangan, dan beberapa warung menerima lebih banyak pembeli. Pemandangan itu sering menjadi ukuran keberhasilan destinasi: makin ramai, berarti makin maju. Namun bagi warga, pertanyaannya tidak sesederhana menghitung orang yang datang.

Siapa yang mempunyai homestay? Siapa yang mendapat pekerjaan tetap? Apakah petani dan perajin lokal menjadi pemasok? Berapa pendapatan yang tersisa setelah biaya kebersihan, promosi, pengelolaan, dan perawatan fasilitas dibayar? Apakah keluarga yang tinggal dekat lokasi wisata memperoleh manfaat yang sepadan dengan perubahan lingkungan yang mereka hadapi?

Analisis ini menggunakan data dan dokumen publik tentang pariwisata Indonesia. Tulisan ini bukan laporan lapangan dari desa tertentu; contoh-contoh yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme ekonomi bersifat ilustratif, bukan pernyataan mengenai kondisi sebuah destinasi.

Perjalanan wisata meningkat, tetapi ukuran harus tepat

Data Kementerian Pariwisata untuk Januari–Desember 2025 mencatat sekitar 1,20 miliar perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia. Angka tersebut adalah jumlah perjalanan, bukan 1,20 miliar orang yang berbeda; seseorang dapat melakukan beberapa perjalanan dalam satu tahun.

Publikasi Statistik Wisatawan Nusantara 2025 dari BPS menjelaskan bahwa profil perjalanan dapat dianalisis dari tujuan, akomodasi, durasi, dan pengeluaran. Namun statistik perjalanan nasional tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan berapa orang yang berkunjung ke setiap desa wisata, apalagi berapa rupiah keuntungan yang diterima keluarga setempat.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata pada 20 Oktober 2026 menyampaikan bahwa lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) hingga September 2026. Terdaftar dalam jejaring tidak berarti tiap desa memiliki volume pengunjung, kualitas layanan, atau tingkat pendapatan yang sama.

Pendapatan naik di 66 desa: kemajuan yang perlu dibaca hati-hati

Dalam pernyataan yang sama, kementerian melaporkan hasil pemantauan pada 66 desa wisata. Pendapatan desa melalui pariwisata pada kelompok yang dipantau meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp59,70 miliar pada 2025. Ini menunjukkan pertumbuhan pada lokasi yang masuk dalam pemantauan; data tersebut tidak otomatis mewakili seluruh lebih dari 6.300 desa wisata yang terdaftar.

Kenaikan nilai pendapatan juga tidak identik dengan kenaikan laba bersih tiap rumah tangga. Kita perlu mengetahui definisi pendapatan dalam pemantauan, bagaimana pemasukan itu dicatat, serta bagaimana pembagiannya: bagian pengelola, upah pekerja, pendapatan pemilik homestay, penjualan warung, dan penerimaan warga dari kegiatan pendukung.

Penilaian yang adil tetap mengakui sisi positif: aktivitas pariwisata memang bisa membuka ruang usaha baru. Tetapi untuk memastikan manfaatnya menyebar, diperlukan data di tingkat desa yang lebih rinci daripada angka agregat. Menyatakan 'semua warga sejahtera' dari satu angka total sama kurang tepatnya dengan menyatakan 'tak ada manfaat' tanpa bukti.

Uang wisatawan tidak selalu berhenti di desa

Bayangkan wisatawan membayar paket perjalanan yang mencakup kendaraan, tiket masuk, pemandu, makan siang, dan penginapan. Belanja itu dapat mengalir ke berbagai pelaku: operator perjalanan, pemilik kendaraan, pengelola destinasi, pemasok makanan, hingga pekerja lokal. Jika sebagian jasa dan barang disediakan dari luar, tidak seluruh nilai paket menjadi pendapatan warga desa. Ini penjelasan alur ekonomi, bukan hasil pengukuran sebuah paket nyata.

Sebaliknya, hubungan usaha lokal bisa membuat lebih banyak transaksi berputar di sekitar destinasi. Homestay yang membeli sayur petani setempat, rumah makan yang menggunakan produk UMKM lokal, pemandu yang merekrut warga, atau toko yang menjual kerajinan desa dapat memperluas penerima manfaat.

Bank Dunia dalam evaluasi proyek pariwisata Indonesia 2026 menyoroti pentingnya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pelaku ekonomi setempat. Proyek pembangunan pariwisata 2018–2024 itu turut mendukung peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, tidak hanya pembangunan sarana. Namun, hasil proyek tertentu tidak dapat langsung digeneralisasi ke semua desa wisata.

Siapa mendapat pekerjaan, siapa hanya menanggung keramaian?

Pariwisata dapat menciptakan pekerjaan langsung seperti pemandu, staf homestay, juru masak, pengelola tiket, dan petugas kebersihan. Ada pula kegiatan tidak langsung berupa produksi pangan, jasa transportasi, pencucian, dan kerajinan. Akan tetapi, jumlah posisi kerja belum menjelaskan apakah penghasilannya stabil, musiman, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Selain itu, tempat wisata yang ramai bisa membawa biaya sosial dan lingkungan: lalu lintas, sampah, kebutuhan air, kenaikan harga lahan atau sewa, dan perubahan penggunaan ruang. Besarnya dampak bergantung pada lokasi dan skala kegiatan; tanpa pengukuran lokal, kita tidak boleh menganggap semua desa wisata mengalami masalah yang sama.

Karena itu, kesejahteraan tidak cukup dipotret melalui foto jalan masuk dan hitungan tiket. Ukuran yang lebih dekat dengan warga mencakup pendapatan bersih usaha lokal, upah dan kondisi kerja, jumlah pemasok desa, keterlibatan kelompok yang sebelumnya tidak memperoleh kesempatan, serta biaya pemeliharaan lingkungan.

Warga seharusnya ikut menentukan arah destinasi

Program Best Tourism Villages dari UN Tourism menempatkan pelestarian budaya, keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, serta kesejahteraan komunitas sebagai unsur penting pengembangan wisata perdesaan. Artinya, keberhasilan bukan sekadar keindahan foto promosi, tetapi juga bagaimana warga dan sumber daya lokal diperlakukan.

Pada level operasional, partisipasi berarti lebih dari diundang hadir pada acara pembukaan. Warga perlu tahu prioritas penggunaan dana, cara pengelolaan usaha bersama, skema pembayaran pekerja, peluang memasok produk, serta aturan pemanfaatan aset dan ruang. Bentuk tata kelola dapat berbeda antara BUM Desa, kelompok sadar wisata, koperasi, atau usaha swasta; keterbukaan dan kesepakatan yang dapat diperiksa tetap diperlukan.

Jika pengelolaan wisata menghasilkan surplus, keputusan pemanfaatannya semestinya dapat dijelaskan. Bila destinasi justru merugi pada musim sepi, risiko dan penanggung jawab biaya juga perlu terang sejak awal. Transparansi semacam ini berguna bagi pengelola maupun warga yang ingin menilai kebijakan tanpa prasangka.

Enam ukuran yang lebih bermakna daripada jumlah pengunjung

Pertama, catat penerimaan kotor dan biaya operasional destinasi sehingga keuntungan atau surplus terlihat. Kedua, petakan jenis dan nilai usaha milik warga yang mendapat transaksi dari pariwisata. Ketiga, ukur pekerjaan lokal melalui upah, jam kerja, dan kestabilan musim kerja, bukan hanya jumlah orang yang pernah dilibatkan.

Keempat, periksa berapa besar pembelian barang dan jasa dari pemasok desa dibanding luar desa. Kelima, sediakan ukuran biaya lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan air, dan perawatan fasilitas. Keenam, buka mekanisme bagi warga untuk memberi masukan, mengajukan keberatan, dan memeriksa laporan.

Indikator ini merupakan usulan kerangka kerja editorial, bukan klaim bahwa semua destinasi sudah menggunakannya. Data awal dapat sederhana, tetapi definisinya harus konsisten. Jika jumlah pengunjung naik sementara biaya lingkungan naik lebih cepat atau hanya sedikit warga menjadi pemasok, cerita keberhasilannya perlu dibuat lebih lengkap.

Ketika sebuah desa ingin menceritakan prestasi wisata, ia layak menunjukkan bukan hanya kenaikan kunjungan tetapi juga contoh yang dapat diperiksa tentang kerja layak, manfaat usaha lokal, dan kelestarian sumber daya.

Wisata yang berhasil seharusnya membuat warga memiliki pilihan

Tidak ada alasan menolak peningkatan kunjungan wisatawan. Perjalanan dapat membawa pasar baru bagi makanan lokal, kerajinan, budaya, dan jasa yang sebelumnya sulit menjangkau pembeli. Pengembangan infrastruktur yang baik juga dapat membantu warga yang tidak bekerja langsung di sektor wisata.

Namun ramai bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Kita perlu membedakan uang yang dibelanjakan wisatawan, penerimaan yang dicatat pengelola, serta penghasilan bersih yang benar-benar diterima keluarga. Tanpa pembedaan itu, statistik dan promosi mudah lebih bersinar daripada pengalaman warga.

Pertanyaan terakhirnya sederhana: ketika wisatawan pulang, apakah penduduk setempat memiliki lebih banyak kesempatan, lingkungan yang tetap terjaga, dan posisi yang lebih kuat untuk menentukan masa depan desanya? Di situlah makna keberhasilan desa wisata sebaiknya diuji.

Sumber

  1. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia — Siaran Pers: Pariwisata Tumbuh Positif dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (20 Oktober 2026)
  2. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia — Siaran Pers: Kemenpar Perluas Pilihan Paket Wisata Domestik melalui Misi Penjualan Open Trip
  3. Badan Pusat Statistik — Statistik Wisatawan Nusantara 2025 (30 April 2026)
  4. World Bank — Turning Destinations into Opportunity: Supporting More than a Million Jobs in Indonesia (29 Mei 2026)
  5. UN Tourism — Best Tourism Villages: The Initiative

Artikel terkait

← Kembali ke Wisata